Situs Web Korps Pegawai
Republik
Unit Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Notulen
Dialog Pengurus
Korpri
Unit Kementerian
PPN/Bappenas
Dengan Pegawai
Golongan I dan II
- |
Hari |
: |
Senin |
- |
Tanggal |
: |
10 Februari 2003 |
- |
Waktu |
: |
11.15 13.00 |
- |
Tempat |
: |
Ruang Serba Guna 4 dan 5 |
Pertemuan dibuka pada pukul
11.15 WIB oleh Ketua Korpri (Sdr. Yahya
R. Hidayat). Pertemuan dihadiri oleh
15 pengurus Korpri dan 175 pegawai golongan I dan II (daftar hadir terlampir).
Dalam sambutan
pembukaan Ketua Korpri menyampaikan kepada peserta dialog bahwa pertemuan tersebut dirancang sebagai media komunikasi dua arah sekaligus
untuk meminta masukan dan usulan
dari para pegawai sehingga dapat mempertajam program kerja. Ketua Korpri memaparkan
program kerja Korpri selama tahun 2003.
Ketua Bidang
Kesejahteraan (sdr. Hari Kristijo) menjelaskan kepada para peserta dialog mengenai program bidang kesejahteraan dan progress
program pengadaan perumahan.
Ketua Bidang Profesionalisme
(Sdr. Basuki Yusuf Iskandar) memaparkan program kerja bidang profesionalisme. Upaya peningkatan profesionalisme adalah dalam rangka
pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya melalui pembekalan keterampilan berdagang dan bertani.
Program ini tidak
hanya untuk pegawai tetapi juga untuk keluarganya.
Ketua Bidang
Komunikasi, Informasi dan Publikasi (Sdr. Suprayoga Hadi) memaparkan program bidang komunikasi, informasi dan publikasi
antara lain akan
membuka kotak saran/pengaduan untuk menampung asirasi pegawai melalui Korpri.
Ketua Bidang Perlindungan dan Hukum (Sdr.
Dewo Broto) menjelaskan bahwa hal-hal yang ditangani bidang ini adalah yang
bersifat non kedinasan atau yang terkait dengan kehidupan sehari-hari misalnya
masalah tanah, waris dan sejenisnya.
Acara Tanya Jawab:
-
Selama ini Korpri
pasif dan diharapkan ke depan
Korpri lebih pro aktif baik ke
atas maupun ke bawah.
-
Korpri agar mengusulkan
kenaikan TKG;
-
Korpri agar mengadakan
pelatihan untuk golongan I dan II. Pengetahuan mereka sangat minim bahkan ada
pejabat yang menyatakan bahwa stafnya yang golongan I dan II tidak bisa
dijual ke mana-mana.
Tanggapan pengurus (Ketua):
Usul kenaikan TKG merupakan perhatian dan aspirasi semua golongan pegawai.
Korpri akan berusaha semaksimal mungkin.
Korpri akan melakukan identifikasi kebutuhan training bagi pegawai golongan
I dan II melalui angket.
-
Mempertanyakan TKG pegawai
yang tidak mengalami peningkatan (TKG abadi)
-
Masalah lembur. Selama ini semua
pegawai yang pulang siang dan malam
dihitung lembur. Sehingga kriteria lembur tidak jelas.
-
Golongan I dan II di sekretariat menteri mendapatkan uang lembur bila
mereka pulang melewati jam kerja sedangkan pegawai di unit kerja lain bila pulang melewati
jam kerja tidak mendapatkan hal yang sama.
Tanggapan pengurus
(Ketua):
Pengurus baru
mengetahui adanya perbedaan pemberian uang lembur antara
sekretariat menteri dengan unit kerja lain.
-
Menanyakan kepastian lokasi rumah. DIharapkan
rumah tersebut layak dan harganya
terjangkau serta tidak jauh dari
kantor
-
Mengharapkan adanya upaya untuk memberikan
tempat usaha;
-
Mengingat rata-rata pegawai
golongan I dan II punya utang, diharapkan
ada bantuan uang muka dalam
pengadaan perumahan.
Tanggapan pengurus
(Ketua Bidang Kesejahteraan):
Lokasi rumah
akan fleksibel
dan kepastiannya menunggu hasil angket dan survei
lapangan. Tim Pelaksana Pengadaan Perumahan yang diketuai Bapak Basah Hernowo akan mengusahakan harga yang wajar, insya allah, di
bawah Rp 100 ribu. Tim juga mengupayakan
adanya subsidi terutama untuk golongan I dan II misalnya melalui Koperasi atau melalui
direktorat masing-masing.
Tanggapan pengurus
(Ketua):
Soal utang yang menjadi beban pegawai merupakan
keprihatinan bersama. Beberapa
cara untuk
menyiasati antara lain melalui pemanfaatan asuransi kesehatan (Askes).
-
Mempertanyakan masalah
asuransi kesehatan.
-
Bagaimana menggunakan askes secara mudah
termasuk rujukannya.
Tanggapan pengurus
(Ketua):
Akan diupayakan memecahkan masalah tersebut dalam kegiatan sosialisasi askes.
Terdapat isu bahwa perumahan
Bappenas hanya untuk pegawai organik
Bappenas. Bagaimana dengan pegawai yang diperbantukan di instansi lain?
Tanggapan pengurus
(Ketua Bidang Kesejahteraan):
Pada prinsipnya pengadaan rumah adalah bebas. Siapa yang berniat
membeli dipersilakan.
Pengadaan rumah dikhususkan bagi pegawai organik
Bappenas.
Mengharapkan agar Korpri
bekerjasama dengan bank sehingga dapat membantu pegawai yang akan meminjam
ke bank.
Tanggapan pengurus
(Ketua):
Masalah ini
akan dicoba
diangkat oleh pengurus Korpri untuk disampaikan kepada pimpinan. Namun demikian concern pimpinan bukan hanya masalah
teknis melainkan juga bagaimana agar pegawai tidak terjerat
utang.
-
Mengharapkan adanya tempat/sarana olah raga
-
Masalah kursus, apakah pegawai yang ikut perlu membayar
atau tidak.
Tanggapan pengurus
(Ketua):
Tersedianya tempat olah raga pada dasarnya merupakan
keinginan bersama. Akan tetapi
faktanya ruangan di Bappenas sampai
saat ini belum dimungkinkan adanya sarana atau
ruang olah raga. Bahkan Korpri sekalipun sampai saat in belum mendapatkan ruang sekretariat.
Tanggapan pengurus
(Ketua Bidang Profesionalisme):
Kursus untuk pegawai golongan
I dan II tidak dipungut biaya.
-
Kapan diadakan kunjungan lapangan melihat bakal lokasi
perumahan
-
Masalah keamanan, mengapa bila ada
kehilangan yang dipersalahkan
umumnya pramubakti padahal seringkali hal tersebut karena
kealpaan para pejabat struktural.
-
Menanyakan mengapa DP3 pramubakti yang menilai bagian rumah tangga
Biro Umum padahal mereka sehari-hari absen dan bekerja
di direktorat masing-masing
Tanggapan pengurus
(Ketua Bidang Kesejahteraan):
Tim Pelaksana
akan mengajak
pegawai untuk meninjau beberapa lokasi sebelum mengambil keputusan. Peninjauan ini untuk melihat secara
langsung kondisi tanah termasuk untuk mengetahui jarak dan waktu
tempuh ke kantor.
-
Menanyakan realisasi pengadaan rumah.
-
Menanyakan apakah ada bea siswa
untuk pegawai yang melanjutkan studi S-1
-
Menanyakan mengenai pool jemputan
Tanggapan pengurus
(Ketua Bidang Profesionalisme):
Mengingat keterbatasan
dana, pengurus
Korpri belum dapat mengadaka bea siswa untuk
pegawai yang melanjutkan studi S-1.
Secara umum,
dari dialog tersebut hal-hal yang menjadi concern dan aspirasi pegawai
golongan I dan II adalah:
-
Masalah kesejahteraan (ekonomi);
-
Masalah profesionalisme dan pendidikan;
-
Masalah pengadaan rumah;
-
Masalah kepegawaian antara lain status dan tangung jawab pramubakti,
DP 3 keamanan, sekretariat menteri dan sekretariat
unit kerja lain.
-------------------------------------
|
|
|
Notulis |
Pengantar AD ART Organisasi Pengurus Program Peraturan Informasi Situs